249 Desa di Halsel Terlilit Masalah Pelaporan ADD dan DD

2
135160
Ilustrasi

KantorBerita.id Maluku Utara – Penggunaan teknologi internet untuk memudahkan pelaporan pemanfaatan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) justru menjadi petaka para kepala desa.

Ketidakmampuan para kades menggunakan teknologi internet membuat sebagian desa di Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara (Malut), keteteran menyampaikan laporan pertanggungjawabannya (LPJ) secara online.

Tak tanggung-tanggung, 30 persen desa di Halsel hingga kini belum juga memasukkan LPJ semester pertama ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes). Total desa yang belum menyampaikan laporan  berjumlah 249 desa, padahal tinggal sebulan lagi tahun anggaran 2017 berakhir.

Inspektur Inspektorat Pemda Halsel Slamet AK menuturkan, tercatat baru 60 persen desa di Halsel yang memasukkan laporan ke Kemendes. Sementara 30 persen masih dipusingkan dengan teknis pelaporan keuangan, lantaran sebagian besar perangkat desa belum bisa menggunakan software penyampaian laporan secara online.

“Bahkan ada sebagian desa yang sudah mengembalikan temuan mulai dari Rp 50-100 jutaan,” ungkap Slamet, ketika ditemui KantorBerita.id, Senin (20/11/2017).

Ia menjelaskan, untuk penggunaan dan pelaporan ADD dan DD tahun 2017, pihaknya telah memeriksa 129 desa di Halsel. Menariknya, ditemukan banyak program fisik yang anggarannya sudah habis terpakai namun pekerjaan belum juga rampung.

“Kami belum bisa memberikan nama-nama desa secara rinci, namun paling banyak bermasalah yakni pembayaran gaji tak sesuai dengan besaran dan ketentuan perangkat desa yakni BPD dan RT-RW,” tutur Slamet.

Menurutnya, pihaknya masih melakukan review untuk mendata berapa banyak desa yang sudah menghabiskan anggaran,tetapi proyek fisiknya tak terselesaikan. ”Kami masih melakukan koordinasi sebagai acuan dengan pihak Kejaksaan terkait dengan pelanggaran penyalahgunaan ADD dan DD, karena sejauh ini hanya sebatas pelanggaran administrasi, bukan pidana korupsi, sehingga semua temuan hanya dikembalikan,” jelasnya.

Terkait pelaporan penggunaan DD dan ADD dengan aplikasi online, menurut Slamet menjadi hal yang sulit bagi sebagian besar desa. Buktinya, banyak kesalahan ditemukan dalam setiap pelaporan keuangan di masing-masing desa. ”Seharusnya mempermudah, namun prakteknya malah mempersulit perangkat desa,” tutupnya.(Iel)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here