KantorBerita.id-Jakarta.

Konflik yang terjadi dalam kubu Partai PPP semakin memanas pasca terpilihnya Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan hasil versi Muktamar VIII Pondok Gede Romahurmuziy atau Romy periode 2016-2020 yang baru selesai digelar di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, Minggu(10/4).

Ditemui di ruang kerjanya, Wakil Ketua Umum PPP dari kubu Djan Faridz,    Humphrey R. Djemat menilai bahwa Muktamar VIII yang telah diberikan legal standing oleh Menkumham periode  2016-2020 bukanlah Muktamar Islah yang sesungguhnya, karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat atau ilegal.

“Bagi kita itu adalah Muktamar abal-abal atau bisa disebut Muktamar yang melawan hukum, bahkan beberapa kader PPP mengatakan itu Muktamar Zombi,” ujar Humphrey R. Djemat membuka penjelasannya di Plaza Gani Djemat, Senin (11/04).

Lebih lanjut Humphrey R. Djemat menjelaskan dasar hukum diselenggarakannya Muktamar di Pondok Gede tersebut adalah SK Menkumham untuk memperpanjang Muktamar Bandung, dan SK itu bertentangan secara hukum dengan putusan MA No.601 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang secara tegas dikatakan bahwa permohonan dari pengurus Muktamar Bandung agar dapat melangsungkan Muktamar Luar biasa itu sudah ditolak oleh keputusan Mahkamah Agung.

Alasan Mahkamah Agung menolak karena pengurusan Muktamar Bandung sudah tidak efektif lagi, tidak ada eksistensinya karena sudah ada putusan Mahkamah Partai No.49 tanggal 11 Oktober 2014.

Dijelaskan pula putusan MA No.601 menyatakan bahwa Muktamar pengurusan Surabaya tidak sah, dan kemudian dinyatakan Pengurusan Muktamar Jakarta yang dipimpin oleh Djan Faridz adalah pengurusan yang sah.

“SK Menkumham sama saja dengan SK Zombi karena sudah menghidupkan sesuatu yang mati, SK tersebut sudah batal demi hukum karena sudah ada Muktamar Jakarta,”kata Humphrey R. Djemat dengan tegas.

“Ada perintah oleh Kemkumham untuk melakukan muktamar luar biasa, seharusnya dalam organisasi manapun yang mempunyai kewenangan kegiatan muktamar luar biasa itu dari anggotanya,
dari DPW dan DPC, ini memang ada intervensi oleh Menteri Hukum dan HAM,” paparnya lebih lanjut.

Selanjutnya Humphrey R. Djemat mengatakan tetap menolak hasil muktamar VIII Pondok Gede dan yakin kubunya akan kembali memenangi gugatan. Ia berujar, pada 2014, kubunya menang meski hanya bermodalkan putusan mahkamah partai. “Apalagi sekarang, kami punya putusan MA (Mahkamah Agung) yang tetap,” ucapnya.

 CutDewi/kantorberita.id/mewartakan//

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here