Benang Merah Utang Pemkab Halsel

2
357881
Sumber anggaran pembangunan wisata Pogo-Pogo diduga bermasalah. (ft: istimewa)

KantorBerita.id, Maluku Utara – Utang Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan tampaknya akan semakin bertambah. Sebelumnya, Pemkab diketahui memiliki utang pihak ketiga sebesar Rp 65 miliar. Pembangunan belasan rumah adat di lokasi kebun karet serta pengembangan wisata pogo-pogo ditengarai akan menyebabkan utang Pemkab bertambah. Pasalnya, item kegiatan dua wisata tersebut tak dianggarkan dalam dokumen APBD 2017 maupun 2018.

Pengembangan wisata pogo-pogo dilakukan mendahului penetapan anggaran. Pembangunan diduga menggunakan puluhan miliar anggaran pihak ketiga. Belum lagi kebijakan yang mengharuskan SKPD membangun kelengkapan tempat wisata. Salah satu dampak menumpuknya utang adalah Pemkab kewalahan membayar gaji sejumlah pegawai dan kepala desa.

DPRD Halsel mengaku hingga kini belum mengetahui pasti apakah pembangunan sektor pariwisata itu dikerjakan oleh pihak ketiga melalui pemerintah daerah ataukah pihak ketiga secara mandiri. Pasalnya, status kepemilikan areal yang saat ini dikembangkan belum diketahui.

“Dengan adanya utang bawaan sebelumnya mencapai Rp 65 miliar. Pembangunan wisata pogo-pogo adalah salah satu contoh pemerintah daerah menambah beban daerah makin bertambah. Apalagi pembangunan wisata pogo-pogo dan rumah adat kebun karet tidak masuk dalam pembahasan APBD 2018 kemarin dan disahkan 30 Desember. Itu artinya wisata pogo-pogo dibangun mendahului penetapan anggaran,” ungkap anggota Komisi II DPRD Halsel Arsad Sadik Sangaji, Rabu (07/02/2018).

Selain itu, sambung politisi PKPI itu, semua jenis utang daerah tidak diakomodir di 2018. Sebab persetujuan fraksi-fraksi dilakukan pada 30 Desember 2017. “DPRD baru akan mengakomodir seluruh utang tersebut pada APBD Perubahan tahun ini. Itupun disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah,” tuturnya.

Arsad membeberkan, tahun 2017 lalu banyak proyek fisik yang dikerjakan tanpa melalui proses tender alias mendahului anggaran. Pemkab mengestimasi adanya kemungkinan pendapatan yang masuk ke kas daerah, seperti PAD dan DBH, pada periode 1-31 Desember 2017. Nyatanya, perhitungan tersebut meleset. “Ternyata estimasi itu tidak masuk,” ujar Arsad.

Dia menegaskan, proyek apapun yang dikerjakan mendahului penetapan anggaran berarti melanggar aturan. “Misalnya wisata pogo-pogo dan rumah adat,” katanya.

Arsad memandang, pengelolaan keuangan oleh Pemda Halsel melalui TAPD bersifat sangat tertutup. Contohnya, Banggar hingga kini belum menerima bukti-bukti rincian piutang pihak ketiga. “Selain itu, rincian SKPD yang tak capai target juga belum di serahkan padahal Banggar sudah menyurati namun tidak di tanggapi. Mengakibatkan utang dari pihak ketiga tak diketahui,” tuturnya.

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Halsel Aswin Adam, membenarkan adanya utang bawaan 2017 yang kini membebani Halsel. “Utang bawaan berkisar Rp 65 miliar,” ungkap Aswin saat ditemui KantorBerita.id, belum lama ini.

Aswin menjamin, utang pada 2017 itu akan dilunasi tahun ini. Pembayaran yang tidak tuntas tersebut akan diselesaikan melalui pembayaran modal, belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa.

“Seperti yang rekan-rekan ketahui, pembayaran yang tertunda di 2017 akan dibayarkan pada 2018,” katanya.

Inspektur Inspektorat Halsel Slamet Ak mengakui rendahnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap keuangan daerah. “PAD yang paling berpengaruh. Karena kita dibiayai oleh PAD,” ungkapnya

Di sisi lain, Slamet membantah adanya pembayaran kegiatan yang mendahului penetapan anggaran menggunakan dana yang bukan peruntukannya. Menurutnya, kegiatan yang mendahului tak akan bisa dibayarkan, sebab SIMDA secara otomatis akan menolaknya. “Gimana memasukkannya? Secara sistem tidak mungkin, dan secara aturan melanggar. Jadi tidak dibenarkan mengikat perjanjian kegiatan yang tidak ada anggarannya, kecuali bencana atau event khusus seperti kedatangan presiden,” terangnya.

Pernyataan Slamet secara tidak langsung mengiyakan bahwa pembangunan wisata pogo-pogo dan rumah adat kebun karet menimbulkan utang lantaran belum diakomodir dalam APBD. “Otomatis (jadi utang), sebab tidak boleh membayar yang tidak bisa dibayar. Tidak ada mata anggarannya, sehingga SIMDA otomatis menolak,” tandasnya. (iel)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here