KantorBerita.id,Jakarta

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) meluncurkan government cloud simral (e-budgeting) agar dapat dimanfaatkan desa-desa di Indonesia dalam pengelolaan dana desa secara transparan.

Government cloud Simral merupakan aplikasi sistem teknologi informasi berbasis cloud yang mengintegrasikan data perencanaan, pengganggaran, pengelolaan keuangan dan kinerja serta pertanggungjawaban hasil pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Kepala BPPT, Unggul Priyanto, mengatakan, e-government jika berhasil dilakukan hasilnya akan bagus. BPPT pun menyampaikan terkait teknologi ini ke Kementerian Penyadagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

“Dengan software yang kita kembangkan, diharapkan seluruh pemerintah dari pusat ke daerah menggunakan aplikasi ini,” ujarnya di sela-sela Forum Inovasi Teknologi, Informasi, Energi dan Material (TIEM) untuk Peningkatan Daya Saing Industri Nasional di Jakarta, Selasa (21/11/2017).

Dalam peluncuran Simral di Forum Inovasi TIEM hadir pula Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo.

Deputi Bidang Teknologi Informasi Energi dan Material (TIEM) BPPT, Hammam Riza mengatakan, teknologi Simral ini berbasis cloud yang bisa dimanfaatkan untuk melaporkan keuangan daerah.

Menurutnya, aparat desa memang perlu memiliki kapasitas dan kemampuan dalam memanfaatkan Simral. Namun ia meyakini, aparat desa yang sudah terbiasa dengan sistem keuangan dan pembangunan desa akan terbiasa dalam pengoperasiannya.

“BPPT berusaha mengintegrasikan ini. Bagaimana membangun master data bagi Kementerian Desa,” ucapnya.

Bahkan, ditambahkan Hammam, banyak teknologi tepat guna lainnya yang bisa dimanfaatkan dalam membangun desa. Apalagi saat ini terdapat 74.910 desa di seluruh Indonesia.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, mengungkapkan, di Indonesia korupsi menjadi persoalan besar. Korupsi terjadi karena ada kebutuhan dan kesempatan.

“Dengan teknologi bisa mengurangi kesempatan. Simral dan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) diharapkan bisa mengurangi kesempatan untuk korupsi,” ungkapnya.

Ia menambahkan untuk saat ini baru bisa merengkuh desa-desa sekitar 70 persen dalam sistem Simral. “Kita tingkatkan nantinya sambil seiring waktu. Karena adanya desa yang sampai saat ini belum masuk listrik dan internet,” tandasnya.(44n)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here