Bupati Halsel Disebut Terima Fee Proyek Miliaran Rupiah

10
214313
Bahrain Kasuba, Bupati Halmahera Selatan

KantorBerita.id, Maluku Utara – Kabar tak sedap menimpa Bupati Halmahera Selatan, Bahrain Kasuba. Bahrain disebut-sebut meminta bagian berupa sejumlah uang dari beberapa pemenang tender yang mengerjakan proyek infrastruktur di Halsel.

Salah satunya adalah anggaran proyek pembangunan masjid raya Halsel tahun 2017. Proyek yang dialokasikan melalui Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Lingkungan Hidup tersebut dikerjakan selama tiga tahun anggaran. Tiap tahun, dana yang digelontorkan sebesar Rp 30 miliar, sejak 2016.

Bupati sendiri disebut-sebut meminta fee sebesar Rp 1 miliar lebih dari proyek tersebut. Bagian Bupati diberikan pemenang tender. Informasi ini diperoleh KantorBerita.id dari orang dekat pemilik proyek.

Tak hanya itu, proyek pengerjaan dermaga Kupal di Kecamatan Bacan juga mengalami hal serupa. Bupati disebut mendapatkan fee sebesar Rp 1 miliar. Kabarnya, fee dari proyek dengan nilai total Rp 4,77 miliar tersebut digunakan untuk membiayai kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur Maluku Utara.

Bupati Bahrain saat dikonfirmasi KantorBerita.id membantah dengan tegas kabar tersebut. Ia menegaskan, dirinya tak pernah meminta-minta fee dari proyek-proyek infrastruktur di Halsel. “Kontraktor siapa? Dan kapan saya minta-minta fee? Tender saja saya tidak tahu,” bantahnya, Senin (12/02/2018).

Mantan Ketua DPRD Halsel itu menuturkan, ia tak pernah berurusan dengan pekerjaan proyek. Apalagi meminta jatah dari anggaran proyek untuk membiayai kampanye Pilgub. “Pokoknya saya tidak tahu yang namanya fee proyek, apalagi masjid raya,” tegasnya.

Terpisah, advokat Fahrudin Maloko mengungkapkan, tindakan permintaan fee jelas bertentangan dengan undang-undang. Dia mencontohkan, saat ini banyak kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di sejumlah daerah.

“Mereka terjaring OTT oleh KPK karena menerima atau meminta fee pada sejumlah proyek di daerah. Misalnya Zumi Zola yang diduga menerima fee sejumlah proyek,” tuturnya.

Karena itu, Fahrudin mendorong para kontraktor agar berani melaporkan praktik kotor tersebut ke penegak hukum. Menurutnya, pihak ketiga sebenarnya secara hukum dapat dilibatkan dalam penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHPidana.

“Dimana posisi mereka sebagai “pembantu”. Selain itu, jika pihak ketiga merasa keberatan bisa saja langsung melaporkan ke pihak berwajib. Saat ini sudah ada tim saber pungli di setiap polres. Laporkan saja jika ada oknum-oknum pejabat yang meminta fee yang terang-terang bertentangan dengan undang-undang,” tandasnya. (iel)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here