Istri Bupati dan 23 ASN Terancam Penundaan Pangkat

0
219008
Devisi Hukum Panwaslu Halsel, Halid Abd Rajak

KantorBerita.id, Maluku Utara – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Halmahera Selatan yang juga istri Bupati Bahrain Kasuba, Nurlaila Muhammad, terancam ditunda kenaikan pangkatnya. Sanksi ini didapat lantaran ia diduga kuat terlibat politik praktis jelang Pemilihan Gubernur Maluku Utara. Selain Nurlaila, 23 aparatur sipil negara (ASN) Halsel lainnya juga bernasib sama.

Divisi Hukum Panitia Pengawas Pemilu Halsel Halid Abd Rajak menuturkan, usai Panwaslu merekomendasikan berkas ke-24 ASN tersebut ke Badan Pengawas Pemilu Malut, kini berkas mereka telah sampai ke Komisi ASN (KASN). “Jadi sudah dibawa ke KASN, termasuk berkas Kadis Pendidikan dan Sekda Helmy Surya Botutihe,” tuturnya, Minggu (11/02/2018).

Saat ini, KASN masih mengkaji berkas para ASN berdasarkan jenis pelanggaran yang dilaporkan Bawaslu Malut. Hingga kini, Panwaslu masih menunggu putusan sanksi oleh KASN.

“Yang dikaji kan laporan dari seluruh Indonesia, jadi butuh waktu. Nantinya hasil putusan akan diserahkan ke Pemerintah Daerah untuk ditindaklanjuti,” kata Halid.

Dia mengungkapkan, dilihat dari jenis pelanggaran yang dilakukan ke-24 ASN, mereka berpotensi dikenakan sanksi administrasi, yakni penundaan pangkat dan teguran tertulis. Ada pula beberapa pelanggaran yang nantinya berpotensi disanksi pemberhentian sementara dan penundaan tunjangan.

“Itupun dilihat dari jenis pelanggarannya dulu. Contohnya pada pelaksanaan kampanye kemudian dari 24 ASN tersebut masih juga bandel dan terlibat, maka sanksi nonaktif akan dialamatkan ke yang bersangkutan,” ungkapnya.

Ia mengaku hingga kini KASN masih melakukan kajian sehingga belum ada putusan sanksi terhadap 24 ASN di Halsel. Ia berjanji pemberian sanksi tersebut akan dipublikasikan begitu dikeluarkan KASN. “Pasca sanksi dikeluarkan dan jika tidak ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini Bupati, maka Panwaslu akan kembali mengajukan laporan ke Bawaslu,” ujarnya.

Begitu pula jika ada bendahara yang mencairkan tunjangan untuk tersanksi penundaan tunjangan selama “masa hukuman”, maka Panwaslu akan membawanya ke ranah hukum.

Selain ASN, Panwaslu juga akan memantau ekstra ketat para kepala desa di Halsel dalam momentum Pilkada. Utamanya pada saat kampanye. Menurut Halid, keterlibatan kades dalam Pilkada pun ada sanksi pidananya.

“Kami memprediksi potensi jumlah ASN yang akan terlibat politik praktis dalam pesta demokrasi ini, khususnya di Halsel, akan makin bertambah. Kemungkinan ratusan ASN Halsel yang akan diperiksa,” tandasnya. (iel)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here