Kejaksaan-Kepolisian Siap Tindak Lanjut Laporan ‘Fee Proyek’

1
147978
Kajari Halsel, Cristian Charel Ratuanik

KantorBerita.id, Maluku Utara – Kejaksaan Negeri Labuha, Halmahera Selatan, menegaskan siap menerima laporan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan praktek “minta fee” pejabat daerah. Kepala Kejari Labuha Christian Carel Ratuanik menuturkan, Kejari siap menindaklanjuti jika ada laporan dari pihak kontraktor. “Apalagi mereka yang merasa dirugikan dalam kasus ini,” ungkapnya saat dikonfirmasi KantorBerita.id, Rabu (14/02/2018).

Menurut Kajari, munculnya pemberitaan terkait permintaan fee proyek di Halsel menunjukkan praktek semacam ini sudah cukup sering terjadi. Hanya saja, selama ini para korban belum berani berbicara. “Padahal jika ada yang merasa dirugikan dengan praktek-praktek semacam ini dan mau melaporkan ke Kejaksaan, pelapor tetap akan dirahasiakan identitasnya. Jadi tidak perlu takut kalau mau melapor. Sebab kerahasiaan identitas pelapor itu ada dalam kode etik profesi jaksa,” jelas Christian.

Dia menambahkan, sudah banyak contoh kasus kepala daerah yang berurusan dengan hukum lantaran kasus fee proyek. Misalnya saja Gubernur Jambi Zumi Zola yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. “Begitu pula Bupati Halmahera Timur Rudy Erawan juga dibui KPK karena kasus fee proyek Kementerian PUPR,” ujar Kajari.

Baca JugaBupati Halsel Disebut Terima Fee Proyek Miliaran Rupiah

Karena itu, ia mengimbau pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan praktek kotor itu agar tak segan melapor. Hal ini dirasa penting guna memutus mata rantai dugaan korupsi di Halsel. “Jadi Kejaksaan Negeri siap menerima laporan dan akan menindaklanjutinya,” tandas Christian.

Ketegasan senada diungkapkan Kapolres Halsel AKBP Irfan SP Marpaung. Kapolres menegaskan, pihak kepolisian selalu siap memberantas tindak pidana korupsi. “Silahkan melapor. Kita selalu siap tindak lanjuti itu,” tegasnya.

Sebelumnya, Bupati Halmahera Selatan dikabarkan menerima “jatah proyek” miliaran rupiah dari sejumlah proyek infrastruktur di Halsel. Bupati saat ditemui usai menghadiri Sosialisasi Pengawasan Pemilu kembali membantah kabar tersebut. “Bisa dicek proyek masjid raya, dermaga kupal dan seluruh jajarannya apakah secara pribadi saya semenjak memimpin DPRD Halsel sampai sekarang, yang namanya mengarahkan proyek, tidak pernah. Bahkan saat ini saya tidak tahu proyek-proyek di Halsel berapa jumlahnya,” katanya

di Hotel Buana Lipu Desa Mandaong, Kecamatan Bacan Selatan, Rabu (14/02/2018).

Bahrain menyebutkan, kabar tersebut hanyalah isu murahan yang sengaja diciptakan oknum tertentu pada momentum politik seperti ini. “Akhirnya dipolitisir dan jadi konsumsi politik,” sambungnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu berharap dalam momentum politik saat ini pemberitaan media dapat ditampilkan lebih objektif. “Kemarin saya diminta memberi tanggapan atas pertanyaan wartawan (soal fee proyek) saya pikir ini sumbernya belum jelas, janganlah dengan cepat memberitakan. Tolonglah dijaga, karena saya sebagai kepala daerah bukan harus dilindungi oleh rekan-rekan pers tetapi kita harus melihat lebih objektif,” ucap Bahrain. (iel)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here