Pemkab Halsel Cicil Tunggakan Gaji Kades

0
222088
Ratusan Kepala Desa di Halsel Menggelar Aksi menuntut Gaji Mereka di bayar

KantorBerita.id, Maluku Utara – Tuntutan 249 kepala desa di Halmahera Selatan, Maluku Utara, untuk gaji enam bulan mereka yang tertunggak segera dibayarkan akhirnya mendapat tanggapan Inspektur Inspektorat Slamet Ak.

Slamet menuturkan, gaji kades yang dialokasikan menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) tak mengalami masalah apa-apa. Sebab tiap tahun pemerintah daerah menerima DAU sebesar Rp 750 miliar.

“Dan gaji kades sudah diplotting dalam DAU tersebut. Tapi saya nggak tahu pengelolaannya gimana sampai gaji mereka bisa tertunda sekian bulan,” katanya kepada awak media, Selasa (06/02/2018).

Slamet mengungkapkan, sebelumnya sudah meminta Dinas Keuangan untuk melakukan pembayaran gaji kades per bulan. Namun entah mengapa, hal tersebut tak dijalankan.

“Yang pasti (penyebabnya bisa jadi) faktor DAU dinamis, faktor tidak diterimanya pendapatan karena PAD kita saja tidak pernah bisa mencapai target yang ditentukan dalam APBD. Lalu DBH kita nggak masuk juga, terus DAU juga dapat potongan sekian persen,” jabarnya.

Pengelolaan keuangan yang salah kaprah membuah Pemkab kini harus mencicil pembayaran gaji para kades. Slamet menuturkan, gaji kades Januari hingga Maret akan dibayarkan pada April nanti. Sementara sisa tunggakan 2017 dibayarkan bulan Februari dan Maret. Anggaran yang disiapkan untuk total pembayaran enam bulan gaji kades mencapai Rp 80 miliar. “Selanjutnya baru tiap bulan dibayarkan agar tidak terlalu berat beban keuangannya,” sambungnya.

Dia mengakui, perhitungan penerimaan pendapatan daerah yang lalu meleset dari penganggaran semula, terutama rendahnya PAD. Alhasil, gaji kades tak terbayarkan. “Karena itu baru akan dianggarkan pada APBD Perubahan nanti,” katanya.

Slamet juga membantah jika anggaran gaji kades telah diselewengkan untuk pembayaran sejumlah kegiatan yang tak diplotting dalam APBD. Misalnya kegiatan pembangunan rumah adat di kebun karet dalam menyambut Widi International Fishing Tournament. “Karena SIMDA akan otomatis menolak laporan pembayaran kegiatan yang mata anggarannya tidak diakomodir dalam APBD,” jelasnya. (iel)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here