KantorBerita.id, Maluku Utara- Pengelolaan dana CSR PT Nusa Halmahera Minerals (NHM), diduga bermasalah karena PT NHM sengaja tidak transparan dalam menyalurkan dana CSR kepada masyarakat lingkar tambang di Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Provinsi Maluku Utara (Malut).

Penyaluran CSR yang terindikasi bermasalah mengundang reaksi sejumlah organisasi yakni GMNI, GMKI, LMND dan perwakilan GMIH di Kabupaten Halut, mengelar unjuk rasa, Selasa (7/3).

Koordinator Aksi, Andi Koli dalam orasinya mengatakan, penyaluran dana CSR PT NHM tidak proporsional dan diduga fiktif seperti tertuang dalam surat rokemendasi Nomor : 905/1844 tentang dukungan alokasi dana CSR bagi daerah dan masyarakat yang ditanda tangani mantan Bupati  Halut  Hein Namotemo, tertanggal 2 November 2012.

Dana CSR tersebut juga mengalir ke Sail Morotai senilai Rp 500 juta,  pembangunan gereja desa gamsungi sebesar Rp 500 juta, pembangunan Kantor Sinode senilai Rp 500 juta dan pelaksanaan sidang sinode istimewa oleh kelompok fak 1 sebesar Rp 500 juta. 

” Indikasi kuat masih banyak lagi data-data siluman yang akan kami lampirkan dalam surat pernyataan ini. Kami juga siap membeberkan atas tindakan penyelewengan yang dilakukan mantan Bupati Hein,” tandasnya. 

Menurutnya, adanya indikasi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan mantan Bupati Halut Hein Namotemo, karena pada 24 November 2016 mantan bupati telah diperiksa penyidik Reserse Kriminal khusus (Direskrisus) Polda Malut.

Sementara masa aksi lainnya, Riko Janti, mendesak PT NHM dalam mengelola dana CSR harus dilakukan secara transparan, akuntabel dan lebih memprioritas pemberdayaan masyarakat di lingkar tambang. 

Asisten I Pemkab Halut, Subakri Salim mengatakan, dirinya akan menyampaikan tuntutan masa kasi kepada Bupati Halut, Frans Maneri, untuk ditindak lanjuti.

“Kami memohon maaf belum bisa memberikan jawaban pasti karena Bupati selaku pengambil kebijakan tidak berada di tempat. Kami sangat berharap saudara saudara memaklumi itu,” terangnya dihadapan masa aksi.

Massa juga mendatangi Polres Halut, untuk menyeriusi memproses dugaan kasus keterlibatan mantan Bupati Hein dalam penyalahgunaan dana CSR PT NHM. Masa aksi yang tiba di Polres Halut berlangsung melakukan hearing yang diterima Kapolres Halut AKBP Irvan Indarta.

“Kasus itu telah ditangani Polda Malut. Tuntutan tersebut akan disampaikan ke Polda,” Kata Kapolres Halut, AKBP Irvan Indarta,  di hadapan perwakilan masa aksi.

sedangkan pihak PT NHM Tidak dapat dihubungi, hingga berita ini ditayang. (Div)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here