Pengelolaan Keuangan Amburadul, Para Kades Jadi Korban

1
211934
Ratusan Kepala Desa di Halsel Menggelar Aksi menuntut Gaji Mereka di bayar

KantorBerita.id, Maluku Utara – Pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan terus dikritisi. Tokoh masyarakat Halsel Ali Djaidun menuturkan, pengelolaan yang buruk menyebabkan keuangan daerah berada pada titik memprihatinkan.

Dia mencontohkan, temuan yang membeludak dalam pengelolaan anggaran membuat para kepala desa tak mendapat uang SPPD untuk mengikuti kegiatan di ibukota kabupaten.

“Ketika ada panggilan kegiatan dari ibukota, tidak ada uang perjalanan dinas. Padahal SPPD itu sudah diatur dalam regulasi,” tuturnya kepada KantorBerita.id, Sabtu (10/2/2018).

Mantan anggota DPRD Halsel ini mengungkapkan, kasus terbaru adalah “pemalakan” terhadap para kepala desa. Dimana untuk kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) yang tengah berlangsung, para kades diminta berpartisipasi per orang Rp 1 juta. Padahal sudah enam bulan belakangan 249 kades di Halsel tak menerima gaji. “Belum lagi beban bawa kontingen,” ungkap Ali.

Dia menambahkan, selama ini sistem pencairan anggaran kegiatan Pemkab pun masih banyak kelemahannya. “Pengurusan pencairan satu hari ke minggu sampai bulan, tidak jelas pencairannya. Bagaimana tidak jadi temuan? Kalau sistem pelayanan Pemda begini, banyak pejabat dan kepala desa yang akan berurusan dengan penegak hukum,” tegasnya. (iel)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here