Pengurangan Volume Proyek Jadi Masalah Klasik

0
207983
Kepala Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan, Slamet AK

KantorBerita.id, Maluku Utara – Tiga SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, tampaknya tidak serius merealisasikan kegiatan fisik pada 2015 lalu. Ketiga lembaga tersebut diantaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil, Dinas Tenaga Kerja, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Padahal tiap item kegiatan fisik yang dikerjakan pasti mendapatkan keuntungan, namun volume pekerjaan masih juga dikurangi yang nilainya setiap proyek berkisar puluhan sampai ratusan juta.

Hal tersebut terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2015 Nomor: 14.B/LHP/XIX/.TER/5/2016 yang tertuang dalam resume hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam LHP tersebut dijelaskan, BPK menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan yakni pelaksanaan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas PU dan Kimpraswil, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan BPBD tidak sesuai kontrak sebesar Rp 888.268.236,71. Serta Pelaksanaan belanja modal peralatan mesin pada BPBD tidak sesuai ketentuan kontrak sebesar Rp 30.889.800.00.

Diketahui, pekerjaan jalan hotmix ruas Pasar Ikan-Terminal-Habibi dilaksanakan PT BUMN sesuai kontrak Nomor 620/29/SPP/DPU-HS/DAK/2015 tanggal 7 April 2015 sebesar Rp 3.830.058.000.00. Proyek ini dikerjakan beberapa kali adendum dan pekerjaan selesai tetapi hasil pemeriksaan fisik secara uji petik bersama PPK dan kontraktor pelaksana diketahui terdapat kekurangan volume atas beberapa jenis pekerjaan sebesar Rp 250.434.277,19.

Ada pula pekerjaan jalan dan drainase ruas terminal pasar ikan Habibie dilaksanakan oleh PT GBP dengan kontrak Nomor 620/39/SPP/DPU-HS/DAU/2015 tanggal 8 April 2015 sebesar Rp 3.094.259.000.00. Juga dilakukan beberapa adendum dan prestasi fisik pekerjaan per 31 Desember 2015 selesai 100%. Namun hasil pemeriksaan fisik secara uji petik diketahui terdapat kekurangan volume atas beberapa jenis pekerjaan sebesar Rp 49.170.387,46.

Pekerjaan hotmix dan bangunan pelengkap ruas Labuha-Tomori dilaksanakan PT BUMN nomor kontrak 620/41/SPP/DPU-HS/DAU/2015 tanggal 8 April 2015 sebesar Rp 5.998.646.000.00. Hasil pemeriksaan fisik secara uji petik ditemukan pengurangan volume sebesar Rp 59.958.055,35. Sedangkan peningkatan jalan tanah ke jalan sirtu Matuting-Bisui kontrak Nomor 620/142/SPP/DPU-HS/DAK/2015 sebesar Rp 7.370.000.000.00 juga diketahui terdapat kekurangan volume sebesar Rp 300.224.350,85.

Peningkatan jalan hotmix ruas Tomori-sarana pemerintahan kerugian Rp 8. 545.160.94. Jalan hotmix dan bangunan pelengkap dalam Kota Labuha (Molonjungan-Tamansari) terdapat kekurangan volume atas beberapa jenis pekerjaan sebesar Rp 90.310.785,72. Pelebaran jalan dan drainase ruas terminal pasar ikan Habibie, atas pemeriksaan fisik secara uji petik bersama PPK dan rekanan terdapat kekurangan volumen atas beberapa jenis pekerjaan sebesar Rp 49.170.387,46. Pembangunan jalan proses penghubung pindahan Gunung Mamae dikerjakan oleh PT BS sesuai kontrak nomor 595/74/SP/NAKETRANS/2015 tanggal 18 Mei 2015 sebesar Rp 1.090.434.000.00. Hasil pemeriksaan fisil dan uji petik bersama PPK dan rekanan terdapat kekurangan volume sebesar Rp 60.525.000,00

Kepala Inspektorat Halsel Slamet Ak saat dikonfirmasi membenarkan adanya temuan BPK terhadap pengurangan volume pekerjaan di tahun 2015. Namun menurut Slamet, semua temuan itu sudah diselesaikan dengan cara pengembalian ke kas daerah. “Temuan itu diselesaikan sebelum 60 hari. Jadi setelah temuan BPK itu diberikan waktu selama 60 hari untuk diselesaikan. Jika tidak selesai maka dikeluarkan rekomendasi oleh BPK untuk dibawa ke ranah hukum,” ungkapnya, Selasa (06/02/2018).

Menurut Slamet, temuan yang belum ditindaklanjuti hanyalah proyek pembangunan jembatan Ake Coro. “Sementara di 2016 hanya temuan denda keterlambatan akibat administrasi,” katanya.

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Halsel Aswin Adam mengaku, sudah tidak mengingat proses tindak lanjut SKPD terhadap temuan BPK. “Saya agak lupa. Tapi kalau sudah ditindaklanjuti biasanya ada buktinya. Di dinas terkait juga ada,” ujarnya.

Sementara advokat Sulfi Majid berpendapat, bentuk tindak lanjut atas temuan tergantung pada rekomendasi BPK. Dia menuturkan, boleh dilakukan pengembalian keuangan negara bila isi rekomendasi menyatakan demikian. “Namun apabila temuan tersebut di dalamnya terjadi suatu perbuatan melawan hukum atau ada indikasi yang mengarah pada suatu tindak pidana, maka dari temuan yang didukung dengan bukti permulaan yang cukup dapat diserahkan kepada penegak hukum untuk dapat ditindaklanjuti,” tuturnya..

Ia memandang, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan juga memiliki peran besar melakukan investigasi lapangan terhadap suatu pekerjaan proyek yang sumber anggarannya dari negara. “Kecuali jika rekomendasi tersebut tidak diindahkan sesuai dengan waktu pengembalian yang ditentukan oleh BPk, maka hal ini boleh dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk ditindaklanjuti,” tandasnya. (iel)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here