Publik Ragukan Opini WTP Pemkab Halsel

6
216892
Ilustrasi

KantorBerita.id, Maluku Utara – Predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang di berikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) sebanyak empat kali sejak 2014 hingga 2017, lantaran dianggap pengelolaan keuangan sangat baik, mendapat sorotan dari Advokat Malut, Fahrudin Maloko.

Menurutnya,  pada  prinsipnya opini WTP yang diberikan BPK kepada pemerintah daerah tidak menjadi tolak ukur suatu daerah bersih dari praktek korupsi. Sebab, ada empat jenis opini atau pendapat BPK terhadap pengelolaan keuangan di Pemerintahan Pusat maupun Pemerintahan Daerah yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar dengan Pengecualian (WDP), Tidak Memberikan Pendapat (TMT) dan Tidak Wajar (TW).

Sementara WTP sendiri, lanjut Fahruddin, diberikan dengan kriteria yakni sistem pengendalian internal memadai dan tak ada salah saji material atas pos-pos laporan keuangan. Dimana secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP atau Standar Akuntansi Pemerintahan.

“Prinsipnya ke empat opini BPK terhadap pengelelolaan keuangan di pemerintah pusat dan daerah berdasarkan pada pelaporan keuangan yang sesuai SAP,” kata Fahrudin, kepada KantorBerita.id, Rabu (22/11/2017).

Ia menuturkan, BPK memberikan opini WTP di Pemda Halsel tentunya sesuai dengan laporan keuangan Pemda Halsel berdasarkan SAP. Tetapi, tak menjadi dasar Pemda bersih dari kasus korupsi. Misalkan, kasus temuan pada proyek jembatan Ake Coro senilai Rp 300 juta dan anggaran Rp 6 miliar untuk kapal Halsel Express.

“Hal ini membutuhkan peran politik keinginan dari aparat hukum serta masyarakat. Norma pada undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi sendiri sudah memberikan kejelasan, bahwa pengembalian uang yang diperoleh dari korupsi tidak menghilangkan tuntutan hukum,” jelasnya.

Selain itu, lanju Fahrudin, Undang-Undang Tipikor bersifat berantas, sehingga jika adanya potensi korupsi atau mencoba untuk melakukan tindak pidana korupsi, maka seseorang dapat dituntut secara hukum. “Perlu digarisbawahi, opini WTP oleh BPK tidak menjadi indikasi tak adanya tindak pidana korupsi di Halsel,” tegasnya.

Sementara itu, Maharani Carolina yang juga Advokad Malut menegaskan,  opini WTP bukan berarti bebas dari korupsi atau tak berpotensi merugikan negara, sebab WTP hanya berkaitan dengan sistem pengelolaan keuangan yang sesuai dengan SAP.

“Yang perlu dipertanyakan adalah pemeriksaan BPK itu apakah ada temuan atau tidak, kita tidak tahu. Sebab hasil audit BPK tidak transparan, sehingga prosesnya hanya lembaga tersebut yang tahu,” cetusnya.

Ia menambahkan, tak menutup kemungkinan di balik opini WTP patut dicurigai ada banyaknya penyimpangan atau penggunaan dana yang tak sesuai peruntukan. “Hasil audit BPK tak di-publish bahkan sulit untuk didapat. Jadi kita tidak tahu apakah secara rinci ada temuan penyalahgunaan anggaran, sehingga temuan tersebut bisa didorong untuk dimintakan pertanggungjawaban, apakah ganti rugi atau ke proses hukum,” tandasnya.

Di lain sisi, Inspektur Inspektorat Halsel, Salmet Ak mengungkapkan, penghargaan WTP ke empat pada 2017 diserahkan langsung BPK-P Malut. “Di tahun 2016 pengelolaan keuangan daerah paling baik, karena hasil audit Inspektorat juga tidak ditemukan adanya kerugian negara,” imbuhnya. (Iel)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here