Tindak Lanjut Instruksi Presiden, Kapolda Kunjungan ke Halbar

0
225617

KantorBerita.id, Maluku Utara – Menindaklanjuti Instruksi Presiden Repoblik Indonesia (RI) Joko widodo, Kapolda Maluku Utara (Malut), Brigjen Pol Achmad Juri, berkunjung ke Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), menandatangani Momerandum Of Understanding (MoU) dengan Pemda Halbar dan Polres Halbar, dalam pengawasan Dana Desa (DD) tahun 2018.

Dalam kunjungan tersebut, Kapolda Malut dengan sambutannya di Aula Bidadari lantai I Kantor Bupati Halbar, Rabu (07/02/2018), mengatakan, prinsipnya kepolisian dalam pengawasan dana desa meyakinkan dana desa itu digunakan tepat sasaran, sesuai dengan aturan yang sudah di terapkan.

“Jadi nanti dari Babinkamtibnas melihat apakah sudah ada musyawarah desa, dan program desa yang nantinya akan dilaksanakan atau belum, seperti itu pengawasannya, jadi tinggal di awasi saja dari babin,” ujar Kapolda.

Dalam pengawasan tersebut kata Kapolda, temuan program-progam desa yang tidak selesai dan laksanakan akan ditindaklanjuti. “Jadi dalam pengawasan dana desa ini bukan hanya dari pihak kepolisian saja, tetapi dari pemerintah juga harus mengawasi melalui Inspektorat agar bersinergi ke dua pihak,” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Danny Missy, saat sambutan menuturkan, penandatangan MoU pengawasan dana desa dan pengukuhan Babinkamtibnas satu desa satu babinkamtibnas, serta tatap muka kapolda Malut dan Forkopimda, Toda, dan Tomas dalam rangka cipta kondisi pilkada Gubernur dan Wagub Malut tahun 2018 yang aman, tertib, dan damai, rukun, dan harmonis.

Dikatakan Danny, instruksi presiden ini bersifat wajib dan harus menjadi catatan pemerintah desa untuk mematuhinya. Tujuan dana desa diprioritaskan untuk pengelolaan bersifat suadaya masyarakat.

Danny bahkan meminta kepada pihak kepolisian untuk menciduk kepala desa, jika belakangan diketahui dana desa diberikan kepada kontraktor.

“Ini instruksi yang wajib, jadi saya minta kerja sama pihak kepolisian, bila perlu periksa kepala desa yang sengaja kasih dana desa ke pihak ketiga.” ucapnya.

Meski begitu, Danny meminta kepada kepala desa untuk tidak menutup diri dalam berkoordinasi kepada pihak kepolisian, setiap memperoleh masalah yang dihadapi saat dalam pengelolaan dana desa.

Terpisah, ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) Rustam Fabayo, kepada wartawan mengaku, instruksi itu telah dituangkan dalam peraturan ditahun 2015 untuk tidak memperbolehkan dana desa diberi kepada pihak ketika. Namun, ada pengecualian yang bisa dilakukan kepala desa untuk meminta bantuan kepada pemerintah maupun pihak ketiga, jika setiap program yang tidak sanggup dijalankan desa.

“Contohnya, seperti pekerjaan program yang membutuhkan alat berat dari Dana Desa. Maka kepala desa bisa meminta bantu pemerintah atau kontraktor, yang memiliki alat tersebut untuk kelancaran dan percepatan pekerjaan,” tuturnya. (Iwn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here