Warga Desak Kejari Jemput Paksa Kades Indari

4
222019
Tokoh Masyarakat Desa Indari Saiful Arfa Memperlihat Bukti Nota Utang Pemerintah Desa Indari disalah satu toko di labuha Sebesar Rp. 30 Juta

KantorBerita.id, Maluku Utara – Warga Desa Indari, Kecamatan Bacan Barat, Halmahera Selatan, mempertanyakan perkembangan kasus pengelolaan Dana Desa yang melibatkan Kepala Desa Jufri Arif. Setahu warga, pasca pelaporan ke Kejaksaan Negeri Labuha, pihak Kejaksaan telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik). Namun hingga kini, tak ada tanda-tanda progres kasus tersebut.

Tokoh masyarakat Desa Indari, Saiful Arfa mengungkapkan, Jufri Arif dilaporkan ke pihak penegak hukum lantaran diduga memanipulasi tanda tangan perangkat desa lain. Manipulasi tanda tangan dilakukan untuk mencairkan anggaran DD sebesar Rp 195.776.000 pada 2017. “Anggaran itu dalam LPJ disebutkan digunakan untuk pekerjaan jaringan air bersih yang menyalurkan air dari hutan ke kampung. Padahal, proyek itu sudah dikerjakan PDAM sejak 2015 lalu dan sudah dinikmati warga sejak saat itu,” tuturnya kepada KantorBerita.id, Senin (12/02/2018).

Kebenaran tahun pengerjaan proyek air bersih itu juga sudah diperiksa Komisi I DPRD dan Inspektorat Halsel. Karena itu, keinginan Jufri melakukan pencairan DD untuk proyek serupa ditolak Kasi Keuangan Desa Husen Daud dan Ketua Kerja Haya Manaf. “Meski dua orang ini menolak tanda tangan, nyatanya anggaran itu tetap dicairkan kades 100 persen. Bahkan dalam LPJ-nya pun tercantum tentang proyek tersebut. Karena itu, kami menduga kades telah memanipulasi tanda tangan kedua stafnya untuk melakukan pencairan DD,” ungkap Saiful.

Meski sprindik kasus ini telah diterbitkan Kejari, warga dibuat bertanya lantaran sampai saat ini tak ada proses hukum apapun untuk Kades Indari. Menurut Saiful, perwakilan warga sempat menanyakan perkembangan prosesnya. “Kata Jaksa waktu itu sudah dilakukan pemanggilan terhadap kades, tapi yang bersangkutan tidak pernah hadir. Yang jadi pertanyaan, kenapa tidak dipanggil paksa saja?” ujar Saiful.

Akibat dugaan penyelewenangan DD tersebut, proyek pekerjaan MCK bantuan untuk 25 rumah warga tidak mampu juga ikut berantakan. Pasalnya, proyek MCK dipaketkan dengan proyek air bersih fiktif tersebut. Sejauh ini, pembangunan MCK untuk warga miskin itu hanya berupa pengecoran kloset, tanpa adanya dinding dan atap. “Jika ditambah dengan pekerjaan MCK itu maka total anggarannya adalah Rp 217.640.000,” jabar Saiful.

Selain itu, Kades Jufri Arif juga diduga menyelewengkan anggaran pembangunan pondasi kantor desa. Dalam APBDes, pekerjaan penimbunan dan pembuatan pondasi memiliki anggaran senilai Rp 64 juta lebih. “Namun realisasinya, kepala desa mengajak warga menimbun dan membuat pondasi secara swadaya. Padahal anggarannya jelas-jelas ada. Sudah begitu, pekerjaan ini masih menyisakan piutang di toko bangunan sebesar Rp 34.750.000,” aku Saiful.

Sayangnya, Kepala Kejari Halsel Cristian Charel Ratuanik saat coba dikonfirmasi sama sekali tak memberikan respon. Meski nomor ponselnya aktif, ia menolak memberi tanggapan apapun. (iel)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here