Misi Perdamaian Indonesia ke Rusia dan Ukraina Lebih Terfokus pada Krisis Pangan

KANTO RBERITA
Presiden Joko Widodo, yang saat ini menjabat sebagai ketua negara-negara Kelompok 20 (G20), akan mendesak Rusia dan Ukraina untuk menghidupkan kembali pembicaraan damai, dan mencari cara untuk membebaskan ekspor gandum ke pasar global ketika ia mengunjungi Moskow dan Kyiv dalam beberapa hari mendatang. Jokowi adalah salah satu dari enam pemimpin dunia yang ditunjuk oleh PBB sebagai salah satu anggota Champions Group of the Global Crisis Response Group (GCRG), yang dibentuk untuk mengatasi ancaman "gelombang kelaparan dan kemelaratan yang belum pernah terjadi sebelumnya" akibat dari perang di Ukraina. “Perang harus dihentikan dan rantai pasokan pangan global perlu diaktifkan kembali,” kata Jokowi sebelum meninggalkan Jakarta, sebagaimana dikutip Reuters, untuk menghadiri pertemuan dengan para pemimpin negara industri G7 di Jerman. Dalam wawancara dengan CNBC pada 22 Juni, Jokowi mengatakan bahwa ia berkomitmen untuk mengatasi kenaikan harga pangan dan energi, mengingat konflik Ukraina yang menyebabkan kekurangan pangan dan energi yang telah memicu inflasi di banyak negara. Produk pangan dan pupuk dari Rusia dan Ukraina perlu "diintegrasikan kembali ke pasar global, meskipun perang," kata Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi, Minggu. "Hal ini diperlukan untuk mengamankan koridor gandum dari Ukraina dan membuka ekspor makanan dan pupuk dari Rusia." Sebelum perang, Ukraina adalah salah satu pemasok gandum terbesar di Indonesia. Usai pertemuan G7, Jokowi akan bertolak ke Kyiv untuk bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy dan ke Moskow untuk melakukan pembicaraan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pemimpin Indonesia itu mengatakan ia akan mendesak Putin untuk menyetujui gencatan senjata. Istana negara Indonesia belum merilis jadwal Jokowi tetapi media pemerintah Rusia mengatakan dia akan mengunjungi Moskow pada hari Kamis. Sebagai ketua tahun ini, Jokowi akan menjadi tuan rumah KTT G20 di Bali pada November mendatang. Beberapa negara telah mengancam akan memboikot jika Putin hadir, dan dalam upaya untuk meredakan beberapa ketegangan, Indonesia telah mengundang Ukraina untuk bergabung dalam KTT meskipun bukan anggota G20. “Langkah pertama akan mendapatkan konfirmasi dari kedua pemimpin untuk datang ke pertemuan G20 di Bali,” kata Wahid Supriadi, mantan diplomat dan duta besar Indonesia untuk Rusia periode 2016-2020. Jokowi menjalin hubungan yang "sangat baik" dengan Putin, kata Wahid, dan Indonesia bahkan bisa menjadi tuan rumah dialog awal antara kedua negara. "Itu tidak akan mudah," katanya, "tapi itu bukan tidak mungkin." Jokowi, mantan pengusaha yang menjadi politisi yang menjalani masa jabatan kedua dan terakhirnya, baru-baru ini mengambil peran yang lebih aktif dalam urusan luar negeri, termasuk dalam upaya regional untuk membawa perdamaian ke Myanmar setelah kudeta tahun lalu. Ben Bland, direktur Program Asia-Pasifik di Chatham House, mengatakan peluang Indonesia untuk menemukan titik temu antara para pemimpin Rusia dan Ukraina "sangat minim." “Tetapi, sebagai salah satu negara berkembang terbesar di dunia dan mitra persahabatan Rusia dan Ukraina, Indonesia adalah suara penting di panggung global,” ujarnya Indonesia melakukan apa yang digambarkannya sebagai politik luar negeri nonblok yang "mandiri dan aktif", yang berarti berusaha untuk tetap netral. Indonesia termasuk dalam sekelompok kecil negara — termasuk Israel dan India — yang memiliki hubungan dekat dengan Amerika Serikat tetapi juga berbicara dengan Rusia. “Jika kita ingin mencoba dan mencapai semacam negosiasi dan penyelesaian damai, Indonesia adalah negara yang dapat membantu,” kata Derek Grossman, analis pertahanan senior di RAND Corporation. Meskipun demikian, ia pesimistis Jokowi akan membuat kemajuan dalam perjalanan mendatangnya ini. [ab/lt]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Next Post

Erick Thohir tegaskan bersih-bersih BUMN bukan sekadar penegakan hukum

Mon Jun 27 , 2022
KANTO RBERITA Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan program bersih-bersih BUMN bukan sekadar upaya penegakan hukum, melainkan perbaikan sistem di Kementerian BUMN dan seluruh perusahaan pelat merah. "Program …