Presiden Prancis Desak Pemimpin Dunia untuk Lebih Lindungi Lautan

KANTO RBERITA
Presiden Prancis Emmanuel Macron, pada Kamis (30/6), mendesak para pemimpin dunia lainnya agar lebih melindungi wilayah lautan di planet ini dengan menyetujui perjanjian internasional seperti perjanjian iklim Paris yang mengikat secara hukum. Macron melakukan perjalanan ke Portugal setelah menghadiri pertemuan puncak NATO di negara tetangga, Spanyol, untuk berpidato dalam Konferensi Kelautan PBB di Lisbon. Macron mengakui kegagalan para pemimpin dunia memperbarui perjanjian internasional yang mencakup mekanisme pembahasan konservasi lautan dan keberlanjutan biota laut. Perjanjian itu dikenal sebagai Konvensi Hukum Laut, Laut Lepas. "Kita telah membahas teks itu dalam tujuh tahun," kata Macron."Sekarang saatnya untuk mencapainya dengan cepat." Lautan menutupi sekitar 70 persen wilayah permukaan bumi, menyediakan makanan dan mata pencaharian bagi miliaran orang di seluruh dunia. Menurut para ilmuwan, 50 persen hingga 80 persen dari semua kehidupan di planet ini berada di bawah permukaan lautan dan setidaknya 50 persen oksigen yang tersedia di Bumi berasal dari lautan, di mana sebagian besar di antaranya diproduksi oleh plankton. Walau sudah mengadakan negosiasi putaran keempat tiga bulan lalu, kesepakatan akan pengusulan instrumen perjanjian tersebut belum juga tampak. Putaran kelima pembicaraan mengenai isu yang sama dijadwalkan berlangsung di New York pada Agustus mendatang. Para peserta konferensi, yang digelar selama lima hari di Lisbon itu, diharapkan akan mengadopsi deklarasi tidak mengikat yang dapat membantu memfasilitasi perlindungan dan konservasi lautan dan sumber dayanya, ujar PBB. Deklarasi itu akan disahkan pada Jumat (1/7). [ka/jm]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Next Post

Laporan Tuduh Perusahaan Global 'Tanpa Sadar' Dukung Kerja Paksa Etnis Uyghur

Fri Jul 1 , 2022
KANTO RBERITA Beberapa perusahaan global mungkin "tanpa sadar mendukung" penggunaan tenaga kerja paksa orang-orang etnis Uyghur dari wilayah Xinjiang yang diterapkan oleh China dengan mengimpor barang dari perusahaan-perusahaan yang berkantor pusat di wilayah lain di negara tersebut, demikian temuan dari laporan terbaru. Laporan berjudul Shifting Gears: The Rise of Industrial […]